Kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah penentu utama daya saing suatu negara di panggung global. Di Indonesia, salah satu tantangan besar yang masih dihadapi adalah mutu angkatan kerja yang didominasi oleh individu dengan latar belakang pendidikan dasar atau berijazah primer. Fenomena ini menjadi indikator penting yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap produktivitas nasional dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, sekitar 35,89% dari total penduduk bekerja di Indonesia adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Angka ini, meskipun menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, masih tergolong tinggi. Kondisi mutu angkatan kerja seperti ini mencerminkan struktur pekerjaan yang masih banyak berada di sektor informal atau pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi, seperti pertanian dan sebagian sektor jasa.
Dominasi pekerja berijazah primer membawa sejumlah konsekuensi serius terhadap mutu angkatan kerja dan perekonomian:
- Rendahnya Produktivitas: Pekerja dengan pendidikan dasar seringkali memiliki keterampilan teknis yang terbatas dan kurang mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini secara langsung memengaruhi tingkat produktivitas per kapita yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki angkatan kerja berpendidikan lebih tinggi.
- Daya Saing Terbatas: Di era ekonomi digital dan revolusi industri 4.0, kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan berpengetahuan semakin meningkat. Angkatan kerja yang didominasi pendidikan primer kesulitan bersaing di pasar kerja global maupun lokal untuk posisi-posisi yang lebih kompleks dan bernilai tambah.
- Kesenjangan Upah: Pekerja dengan pendidikan rendah cenderung mendapatkan upah yang lebih rendah. Ini berkontribusi pada kesenjangan pendapatan dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan di tingkat rumah tangga.
- Tantangan Inovasi: Inovasi dan kreativitas seringkali lahir dari lingkungan yang memiliki SDM berpendidikan tinggi dan beragam keahlian. Jika mutu angkatan kerja secara keseluruhan masih di tingkat dasar, potensi inovasi nasional bisa terhambat.
Upaya Peningkatan Mutu Angkatan Kerja
Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai upaya perlu dilakukan:
- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Tinggi: Memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, dan program pemerataan akses.
- Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Keterampilan: Mengembangkan program pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan menyediakan pelatihan keterampilan berkelanjutan (reskilling dan upskilling) bagi angkatan kerja yang sudah ada, termasuk bagi lulusan SD. Kementerian Ketenagakerjaan pada awal tahun 2025 telah meluncurkan program pelatihan kejuruan yang lebih masif di Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai provinsi.
- Kolaborasi Industri dan Akademisi: Memperkuat kerja sama antara lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk memastikan kurikulum dan lulusan sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
- Literasi Digital: Meningkatkan literasi digital di semua lapisan masyarakat agar pekerja dapat memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan mereka, terlepas dari latar belakang pendidikan formal.
Dengan investasi berkelanjutan pada pendidikan dan pelatihan, Indonesia dapat secara bertahap mentransformasi mutu angkatan kerjanya, mengubah tantangan menjadi peluang untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih merata.